Karya Ilmiah Korupsi

1.     Petunjuk Umum

·        Bahasa: Karya Ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia dan dan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar.

·        Bentuk dan Panjang Karya Ilmiah: Karya Ilmiah diserahkan dalam bentuk

hard copy dengan menggunakan kertas A-4, berukuran 80 gram, bentuk huruf

“Arial” dengan ukuran 12, spasi 1,5, dengan panjang di antara 8-10 halaman.

• Prinsip Penulisan: Penyusunan Karya Ilmiah mengikuti prinsip dan kelaziman

yang terdapat dalam penulisan ilmiah. Prinsip umum tersebut mencerminkan

hadirnya integrasi pemikiran penulis tentang ihwal yang dibahas. Integrasi

pemikiran penulis diperlihatkan dari terdapatnya koherensi dan konsistensi di

antara gagasan, logika, dan fakta yang dipakai untuk membangun sebuah

argumentasi. Karya Ilmiah juga bersifat Contextuality, Construction of Core

(ketepatan merekonstruksi masalah), Command of the Law and Procedure

(penguasaan atas hukum dan prosedurnya) dan mempunyai legal reasoning

(jalan pikiran dari sudut hukum positif) serta mempunyai dasar sosiologis dan

filosofis. Karya Ilmiah yang diserahkan oleh peserta seleksi, pertama-tama dan

terutama haruslah mencerminkan konsepsi pemikiran penulis yang di dalamnya

menyertakan pandangan dan posisi penulis tentang ihwal yang dibahas.

• Judul Karya Ilmiah: KORUPSI?
• Isi Karya Ilmiah: Setiap Karya Ilmiah mencakup pemikiran dan atau

pemahaman penulis tentang dan dengan mengikuti urutan seperti berikut:

1) Kondisi Pengadilan dan Potensi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan di

Indonesia: Bagian ini memuat analisa penulis mengenai kondisi pengadilan

dan potensi praktik korupsi di pengadilan sebelum dan sesudah reformasi.

Analisa tentang kondisi dan praktik korupsi yang terjadi memuat identifikasi

dan analisis yang memadai tentang dinamika korupsi yang di dalamnya

menggambarkan sebagian atau seluruh perubahan dan atau pergeseran

mengenai bentuk, aktor, faktor atau kondisi yang mempengaruhinya.

2) Hubungan Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Khusus Tindak

Pidana Korupsi: Bagian ini memuat argumentasi penulis tentang hubungan

antara pemberantasan korupsi dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana

Korupsi. Tema utama yang dibahas dalam bagian ini menyangkut isu

strategis yang seluruh argumentasinya dapat dikembalikan pada pertanyaan,

apakah pemberantasan korupsi membutuhkan Pengadilan Khusus Tindak

Pidana Korupsi. Politik penegakan hukum seperti apa yang perlu

dikedepankan untuk menjustifikasi perlunya Pengadilan Khusus Tindak

Pidana Korupsi dan hal-hal apa saja yang dapat menjadi faktor penentu

(determinant factor), pendorong (driving forces) dan penghambat (handicap

factor).

3) Kebijakan Pengembangan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi:

Bagian ini memuat pemahaman penulis tentang berbagai landasan hukum

dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada era reformasi dalam

pemberantasan korupsi berkaitan dengan Pengadilan Khusus Tindak Pidana

Korupsi. Penulis juga diharapkan dapat menjelaskan alasan-alasan perlutidaknya

atau pro-kontra tentang pembentukan Pengadilan Khusus Tindak

Pidana Korupsi. Penulis diminta untuk mengemukakan secara khusus

merumuskan alasan, apa saja faktor penting yang dapat diajukan untuk

mendelegitimasi kehadiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dapat

melemahkan dan mengancam upaya pengembangan akuntabiltas pengadilan

yang kini tengah dilakukan.

4) Kompetensi dan Kontribusi Penulis dalam Pemberantasan Korupsi

melalui Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi: Bagian ini

menguraikan kaitan antara kompetensi yang dimiliki penulis dengan

kontribusi yang dapat diberikan dalam pemberantasan korupsi pada

umumnya dan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kelak dalam

menjalankan tugasnya. Uraian tentang kontribusi yang ditawarkan oleh

penulis sejauh mungkin mencerminkan keahlian dan pengalaman yang

relevan, dan menyertakan penjelasan yang meyakinkan tentang bagaimana

komitmen yang dimiliki dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi

pemberantasan korupsi di peradilan dan pengembangan Pengadilan Khusus

Tindak Pidana Korupsi yang akuntabel.

5) Kesimpulan : Bagian ini memuat kesimpulan makalah

dan catatan lain yang dianggap penting oleh penulis namun tidak atau belum

tercakup secara tersurat maupun tersirat dalam uraian tentang isi makalah

sebagaimana dimaksudkan dalam Kerangka Acuan Penyusunan Karya

Ilmiah ini.

2. PENDAHULUAN

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur

pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan

pembangunan pada umumnya.

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma

sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara,

tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri

yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada

masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol

sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin

berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha

pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka

semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk

melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan

yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang

atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan

dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan

berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan

masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang

kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material).

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi

harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya

preventif maupun yang represif.

           

3. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang paling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.

4. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah korupsi itu ?

2. Apa penyebab terjadinya korupsi ?

3. Apa akibat terjadinya korupsi ?

4. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi ?
5.  Dampak negatif Yang Ditimbulkan ?

6. Bentuk-bentuk penyalahgunaan ?

7. Upaya penanggulangan korupsi ?

8. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi ?

9. Memberantas Korupsi demi Pembangunan Ekonomi ?

10. Makna Tindak Pidana Korupsi ?

11. Korupsi dan Desentralisasi ?

12. Korupsi dalam Pandangan Sejarah ?

5.     PEMBAHASAN

1.     Pengertian korupsi

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari

struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya

mempunyai makna yang sama.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang

menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi,

merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah

pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap

sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan

formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk

memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan

yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan

mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan

melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan

mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan

si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk

balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga

yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada

keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai

hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan

yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah

tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi

dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

2.     Sebab-sebab korupsi

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan

dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan

moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2

%), hambatan struktur sosial (7,08 %).

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi

adalah sebagai berikut :

a. Peninggalan pemerintahan kolonial.

b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c. Gaji yang rendah.

d. Persepsi yang populer.

e. Pengaturan yang bertele-tele.

f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi

yaitu :

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah

dengan upeti atau suap.

d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan

dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat

dihindarkan.

f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan

korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi

pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab

terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

2. Warisan pemerintahan kolonial.

3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak

ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah.

3.     Akibat-akibat korupsi.

Nye menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman

modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah

ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah,

memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha

terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam

kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat

korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,

hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,

hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan

kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi

kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang

tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

4.        Kondisi yang mendukung munculnya korupsi
• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

5.        Dampak negatif Yang Ditimbulkan

DEMOKRASI
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

EKONOMI
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.